Get Adobe Flash player

Pencarian File

Cari Berdasarkan Nama File: 
Cari Berdasarkan Deskripsi File: 

Link Terkait

  • Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

JDIH Kabupaten Sanggau

Website Resmi

:: Pencarian Peraturan ::

Tahun 1976

1002K/SIP/1976

Tentang:
HUKUM ADAT : HARTA GONO GINI YANG TELAH DIBAGI ANTARA PAK DAN BOK KARTODIRJO SETELAH MEREKA KAWIN KEMBALI, TETAP MERUPAKAN HARTA GONO GINI DAN BUKAN HARTA GAWAN YANG BIASANYA KEMBALI KEPADA KELUARGA MASING-MASING PIHAK, OLEH KARENA ITU SETELAH PAK KARTODIRJO MENINGGAL, BOK KARTODIRJO SEBAGAI JANDA DAN SUGENG SEBAGAI ANAK ANGKAT BERHAK MEWARISI HARTA GONO GINI TERSEBUT

148K/SIP/1976

Tentang:
PEMISAHAN HARTA PENINGGALAN DALAM PERKARA INI TIDAK TERMASUK WEWENANG CAMAT

1544K/SIP/1976

Tentang:
HAL YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN PADA PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING (NOVUM) TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN PADA TINGKAT KASASI

1729K/SIP/1976

Tentang:
PENGABDIAN TANAH (ERFDIENSTBAARHEID) TIDAK BERAKHIR DENGAN BERGANTINYA PEMILIK-PEMILIK TANAH YANG BERSANGKUTAN

1738K/SIP/1976

Tentang:
KEPUTUSAN PROVISI DALAM PERKARA INI SEHARUSNYA HANYA BERUPA LARANGAN UNTUK MENERUSKAN BANGUNAN DAN PENGHUKUMAN UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA

263K/SIP/1976

Tentang:
HUKUM ADAT : KARENA TANAH SENGKETA MERUPAKAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI TERGUGAT I-II, UNTUK MENJUAL TANAH TERSEBUT TERGUGAT I HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN ISTERINYA

544K/SIP/1976

Tentang:
BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10/1961 SETIAP PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH HARUS DILAKUKAN DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH. SETIDAK-TIDAKNYA DIHADAPAN KEPALA DESA YANG BERSANGKUTAN (DALAM KASUS INI TUKAR-MENURKAR RUMAH/TANAH HANYA DILAKUKAN SECARA DIBAWAH TANGAN DISURABAYA, WALAUPUN KEMUDIAN DISAHKAN OLEH KEPALA KECAMATAN TANIMBAR UTARA)

726K/SIP/1976

Tentang:
KARENA ACARA PERKAWINAN DILANGSUNGKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 BERLAKU SECARA EFEKTIF, MAKA BERLAKU KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM SEBELUMNYA, YANG DALAM HAL INI ADALAH KETENTUAN-KETENTUAN PERKAWINAN MENURUT B.W. SEKALIPUN YANG BERSANGKUTAN BERAGAMA ISLAM, SEHINGGA GUGATAN INI TERMASUK JURISDIKSI PERADILAN UMUM.